PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENGADAAN OBAT ANTARA PUSKESMAS BLUD DAN NON-BLUD DALAM MENUNJANG KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI KECAMATAN BINTAN TIMUR

Ketersediaan obat esensial merupakan salah satu indikator penting dalam
menjamin mutu pelayanan kesehatan primer. Namun, perbedaan status
pengelolaan Puskesmas, khususnya antara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD
dan Non-BLUD, berpotensi menimbulkan disparitas dalam kebijakan pengadaan
obat sehingga berdampak pada kesinambungan pelayanan. Penelitian ini bertujuan
untuk membandingkan kebijakan pengadaan obat pada Puskesmas BLUD dan
Non-BLUD di Kecamatan Bintan Timur serta menganalisis pengaruhnya terhadap
ketersediaan obat esensial. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
desain komparatif, melibatkan responden dari tenaga kesehatan di Puskesmas
serta analisis dokumen (LPLPO, RKO, dan laporan pengadaan). Data
dikumpulkan melalui kuesioner, studi dokumentasi, dan dianalisis secara
deskriptif serta komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas
BLUD memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam mekanisme pengadaan dan
pemanfaatan anggaran, yang berdampak pada ketersediaan obat esensial yang
relatif lebih baik dibandingkan Puskesmas Non-BLUD. Namun demikian, faktor
perencanaan dan koordinasi antarinstansi tetap menjadi tantangan pada kedua tipe
Puskesmas. Disimpulkan bahwa penerapan kebijakan BLUD dapat memperkuat
manajemen pengadaan obat, tetapi tetap memerlukan pengawasan, perencanaan
yang matang, serta dukungan sumber daya agar efektivitasnya optimal.